(EDUKASI): Dimana TNI dan POLRI dalam Isu Komunisme atau PKI ?

Beredar pesan berantai yang mempertanyakan kinerja, peran dan posisi TNI serta POLRI pada isu komunisme atau PKI, khususnya terkait penyelenggaran diskusi di LBH pada Sabtu dan Minggu (16-17 September) yang lalu.

Dalam informasi tersebut dikatakan massa menolak seminar PKI. Tetapi berdasarkan penjelaskan Ketua LBH Jakarta, Asfinawati menerangkan bahwa informasi yang mengatakan adanya seminar PKI adalah hoax.

Ia menjelaskan acara yang diadakan di LBH adalah diskusi tentang korban 65, “Ada hoax, ada berita bohong yang disebarkan tentang kebangkitan PKI, itu tidak ada kecuali soal yang ada itu diskusi tentang korban 65.” ( https://kumparan.com/…/ada-yang-sebar-hoax-terkait-seminar-… )

Disebutkan juga pada saat menjelang malam di diskusi tersebut, massa marah karena mendengar nyanyian genjer – genjer dan sorak sorai PKI. Menanggapi ini Ketua Bidang Advokasi LBH Jakarta Muhammad Isnur menjelaskan bahwa tidak ada aktifitas menyanyikan lagu genjer – genjer, “Jelas hoax atau berita-berita bohong telah disiarkan, propaganda tuduhan yang mengada-ada telah diviralkan, instruksi-instruksi untuk menyerang LBH dilakukan secara sistematis dan meluas bahwa ini acara PKI, menyanyikan lagu ‘Genjer-Genjer’ dll.

Padahal, sama sekali tidak ada. Kami khawatir ini ditunggangi oleh pihak-pihak yang menghendaki chaos dan rusuh.” ( https://kumparan.com/…/tidak-ada-lagu-genjer-genjer-di-lbh-… ). Keterangan dari Isnur ini juga dipertegas dengan pernyataan dari Kapolres Jakarta Pusat, Komisaris Besar Suyudi Ario Seto yang mengatakan tidak ada kegiatan PKI dalam gedung LBH, “Rekan-rekan harus percaya dengan saya dan Pak Dandim. Kegiatan yang dikatakan di media sosial bahwa ini PKI, itu tidak benar. Jangan sampai kita berhadap-hadapan.” ( https://www.cnnindonesia.com/…/amuk-massa-genjer-genjer-da…/ )

Berhubungan dengan Polisi yang dianggap massa melindungi diskusi di LBH, justru dari persepsi LBH yang terjadi adalah sebaliknya. Koordinator acara di LBH, Bonnie Setiawan menganggap blokade yang dilakukan pihak Kepolisian merupakan pelanggaran konstitusi mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Argo Yuwono pun membantah pernyataan Bonnie dengan mengatakan pembubaran acara di LBH karena tak memiliki izin

“Seandainya mengumpulkan banyak orang kemudian berkegiatan tanpa memberikan pemberitahuan atau izin kepolisian ya kami berhak bubarkan. Jadi belum ada dari panitia kepada kepolisian.”

( https://www.cnnindonesia.com/…/polda-metro-polisi-berhak-b…/ ).

Dan sebagai informasi tambahan, bahwa TNI yang tidak dipercaya massa untuk mencegah kebangkitan komunis atau PKI, berdasarkan hasil survei SMRC tahun 2016, TNI adalah lembaga yang paling tinggi mendapatkan kepercayaan publik.

( http://www.viva.co.id/…/722104-tni-lembaga-paling-dipercaya… )

Kemudian yang dikatakan massa bahwa polisi membabi buta menembaki massa yang menolak diskusi di LBH di tengah kondisi yang tak kondusif, dapat dilihat melalui Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. ( http://ntb.polri.go.id/…/…/perkap-no-1-th-09-ttg-gunkuat.pdf )

Terakhir, kesimpulan rezim Jokowi yang dituding punya andil besar dalam kebangkitan PKI, bertentangan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menolak minta maaf kepada PKI dan berjanji akan “menggebuk” PKI. ( https://news.detik.com/…/jokowi-klarifikasi-isu-minta-maaf-… ) ( https://news.detik.com/…/jokowi-tunjukkan-pada-saya-mana-pk… )

CATATAN: Tulisan yang meragukan kinerja, peran dan posisi TNI serta POLRI dalam mencegah bangkitnya komunis atau PKI adalah opini yang bermuatan hoax dan disinformasi. Tak ketinggalan juga ada unsur hasut, karena di bagian penutup tulisan terdapat provokasi agar sekelompok orang dengan basis agama tertentu tidak menyepelehkan kebangkitan komunis, jika tetap mengabaikannya maka akan menanggung dosa besar.