[Fakta atau Hoaks] Benarkah pemerintahan Presiden Joko Widodo telah membubarkan 23 lembaga negara untuk membuat pemerintahan lebih ramping?
Archived here with a link to the original.
What the fact-checkers found
Dalam debat calon presiden pada Sabtu 30 Maret 2019, di Hotel Shangri-la, Jakarta, calon presiden 01 Jokowi mengatakan pemerintahannya telah membubarkan 23 lembaga agar organisasi lebih ramping dan pelayanan lebih cepat.
Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur mengatakan telah menutup sejumlah lembaga pada awal pemerintahan Kabinet Kerja.
Pada tahun 2014, yaitu awal pemerintahan Kabinet Kerja, pemerintah telah membubarkan 10 Lembaga Non Struktural (LNS), pada tahun 2015 dibubarkan 2 LNS, tahun 2016 dibubarkan 9 LNS dan terakhir pada tahun 2017 dibubarkan 2 LNS. Sehingga antara tahun 2014 sampai dengan 2017 secara total berjumlah 23 LNS yang sudah dibubarkan.
Pembubaran dilakukan mengingat tugas dan fungsi LNS tersebut sudah dilaksanakan kementerian/lembaga teknis.
Berdasarkan data kementrian PAN – RB, Pemerintahan Jokowi-JK memiliki 34 kementrian, 27 lembaga pemerintah non kementrian serta 97 lembaga non struktural.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat pembubaran berbagai lembaga ini memberikan dampak positif. Negara dinilai bisa menghemat anggaran hingga Rp25,34 triliun.
Where it circulated
Got a similar message?
Paste it into the detector and see whether it matches a known hoax.
Check a similar messageRelated fact-checks
Browse the archive →Jokowi : 23 lembaga yang dibubarkan karena dianggap membuat pelayanan publik berbelit-belit.
Apa saja lembaga yang dibubarkan Jokowi selama 4,5 tahun berkuasa? Pembubaran itu tercantum dalam Perpres No 176 Tahun 2014. Berikut kesepuluh lembaga itu: 1. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional 2.
Benarkah pemerintahan Presiden Jokowi sudah memperkuat pertahanan dan keamanan di luar kawasan Pulau Jawa?
Pada 2018, Indonesia membangun empat satuan baru dan memutuskan pergantian nama satuan TNI di Markas Komando Armada III Sorong, Papua Barat.
Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menuding kondisi Indonesia memprihatinkan karena utang pemerintah mencapai USD 340 miliar.
Penelusuran redaksi membuktikan bahwa klaim Tommy Soeharto tidak sepenuhnya benar. Data terbuka pemerintah dan berbagai pemberitaan memastikan jumlah utang Indonesia di era Presiden Joko Widodo memang naik dibandingkan era Presiden Soeharto.
[Fakta atau Hoax] Benarkah Pemerintahan Jokowi Belum Tuntaskan Pelanggaran HAM berat masa lalu?
Calon presiden nomor urut satu, Joko Widodo, mengatakan, masih punya punya beban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu. Menurutnya, hal itu karena ada kompleksitas hukum, kesulitan dalam pembuktian hukum dan rentang waktu kasus yang jauh.