pemkot depok akan terapkan kebijakan jalan berbayar di ruas jalan margonda

Wali Kota Depok, Mohammad Idris Abdul Shomad, membantah informasi yang beredar dan menyebutkan bahwa dalam waktu dekat ini kebijakan jalan berbayar akan diterapkan di ruas Jalan Margonda, Depok.

“Isu dan informasi itu tidak berdasar, jadi hoaks. Artinya kami tidak mendapat informasi dan instruksi apapun terkait ini dari provinsi,” kata Idris, di Balai Kota Depok, Selasa (10/4/2018).

Beredar isu yang menyebutkan bahwa dalam waktu dekat ini kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) alias jalan berbayar akan diterapkan di ruas Jalan Margonda, Depok.

Isu tersebut langsung dibantah oleh Walikota Depok, Mohammad Idris Abdul Shomad.

“Isu dan informasi itu tidak berdasar, jadi hoaks. Artinya kami tidak mendapat informasi dan instruksi apapun terkait ini dari provinsi,” kata Idris, di Balai Kota Depok, Selasa (10/4/2018)

Idris menyebutkan sejak isu dan informasi itu makin meluas di media sosial, pihaknya sudah memerintahkan Dishub Depok untuk menanyakan langsung terkait hal ini ke Dishub Provinsi Jabar.

“Menurut Dishub Provinsi Jabar, jalan berbayar di Jalan Margonda itu baru sebatas wacana saja. Belum ada kajian apapun, apalagi perencanaan,” kata Idris.

Menurut Idris sebagai sebuah wacana, penerapan jalan berbayar memang diperuntukkan untuk ruas jalan yang ada di tengah kota di Kota-kota besar di Indonesia.

“Jadi mungkin saja Dishub Provinsi mewacanakan itu, termasuk di Jalan Margonda, Depok, yang juga merupakan kewenangan Dishub Provinsi,” katanya.

Namun ia membantah jika wacana penerapan tujuannya untuk mengurai kemacetan.

“Walaupun ini hanya sebatas wacana. Penerapan jalan berbayar di Margonda saya rasa kurang tepat kalau digunakan untuk mengurai kemacetan. Jadi masih perlu ada kajian mendalam untuk hal ini,” kata Idris.