[SALAH] Anak SD ikut demo juga, kemaren anak stm/sma, anak Sd aja paham kalau ini negara sedang tidak beres

Bukan demo pada September 2019. Tulisan di spanduk tersebut juga sudah mengalami proses penyuntingan. Anak-anak SD tersebut memang ikut aksi demo di depan DPRD Palopo, 23 Juli 2018. Mereka mengangkat tema menolak komersialisasi pendidikan.

“Anak SD ikut demo juga… kemaren anak stm/sma….

Anak Sd aja paham… kalau ini negara sedang tidak beres”

Di dalam foto tersebut, terdapat spanduk dengan tulisan : “KAKAK, OM, TANTE HARI INI GILIRAN KAMI YANG TURUN JE JALAN” dan “JIGO”

Berdasarkan hasil penelusuran, foto tersebut ternyata tidak berkaitan dengan gelombang demo baru-baru ini. Versi asli foto itu pernah diunggah portal berita kompas.com. Anak-anak SD tersebut memang ikut aksi demo di depan DPRD Palopo, 23 Juli 2018. Mereka mengangkat tema menolak komersialisasi pendidikan.

Tulisan di spanduk juga sudah mengalami rekayasa digital. Versi aslinya berbunyi “PMII dan Masyarakat STOP komersialisasi pendidikan”.

Peristiwa anak SD ikut demo itu juga diberitakan Radarmakassar.com pada 23 Juli 2018. Judul beritanya berbunyi Tak Diijinkan Sekolah, Siswa SD di Palopo Demo Disdik. Disebutkan, penyebab demo adalah sikap pihak sekolah yang tidak mengizinkan para siswa mengikuti proses belajar. Padahal, uang administrasi telah dibayar.

Mereka menuntut agar siswa yang dikeluarkan bisa sekolah kembali. Juga, meminta pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kota Palopo dan wali kota Palopo terkait dengan kisruh penerimaan peserta didik baru di SDN Kota Palopo.

Wakil Ketua DPRD Kota Palopo Hasrianti menyayangkan kejadian tersebut. Menurut dia, permasalahannya sangat jelas. Anak-anak itu menjadi korban SK wali kota tentang penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2018–2019. ’’DPRD berharap siswa yang saat ini sudah berada di sekolahnya tidak dikeluarkan,’’ ucapnya kala itu.

Salah satu solusi yang diajukan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palopo Amir Santoso adalah memfasilitasi siswa SD untuk dipindahkan ke sekolah lain yang kuotanya masih tersedia.

Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) kota Palopo Andi Fatmawati menyayangkan adanya pelibatan anak didik tingkat SD pada aksi unjuk rasa yang berlangsung di DPRD Palopo karena kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) pada Senin (23/7/2018).

Menurut, Fatmawati menyampaikan bahwa LPPA tidak menerima adanya pelibatan anak-anak dibawah umur dalam demonstrasi karena hal tersebut sudah mengarah ke persoalan eksploitasi anak.

“Kalau sudah mengarah ke eksploitasi anak itu artinya sudah melanggar undang-undang perlindungan anak,” katanya, Senin (23/7/20180. Kata dia, bahwa persoalan ujuk rasa terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan persoalan bersama, namun seharusnya tidak melibatkan anak-anak usia dini.

“Kita semua berharap ada solusi terbaik dari adanya kisruh terkait PPDB tersebut, apalagi anak seumuran kelas 1 SD masih dalam proses tumbuh kembang pola pikir yang pasti akan mengganggu psikologis anak-anak.” ujarnya.